Langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih jalur hukum untuk menyelesaikan tudingan ijazah palsu merupakan momen penting yang bisa dijadikan pembelajaran publik mengenai cara sehat menangani kontroversi. Isu yang sudah bergulir tiga tahun ini bukan hanya menimbulkan polemik di dalam negeri tetapi juga menjadi bahan perbincangan hingga ke luar negeri -sebuah konsekuensi dari dunia digital yang tanpa batas (borderless). Ada beberapa poin mendidik yang dapat diambil:
1. Jalur Hukum Sebagai Mekanisme Penyelesaian yang Beradab Ketika sebuah tuduhan berlarut-larut tanpa bukti kuat, mekanisme yang paling tepat adalah membawa kasus ke ranah hukum. Dengan begitu, pembuktian dapat dilakukan melalui proses yang objektif, terbuka, dan bisa dipantau publik.
2. Kepastian Hukum Melindungi Semua Pihak Pihak Jokowi menekankan pentingnya pengujian terbuka mengenai keaslian ijazah. Ini bukan hanya soal memulihkan nama baik, tetapi juga memperlihatkan bahwa setiap warga negara---bahkan mantan presiden sekalipun--berhak mendapatkan kepastian hukum.
3. Media Sosial Bukan Pengadilan Isu ijazah palsu sempat menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Di sinilah publik perlu belajar bahwa ruang digital sering kali melahirkan simpang siur informasi. Penilaian tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan opini viral, tetapi harus melalui proses verifikasi fakta.
4. Penahanan Bukan Ukuran Keadilan Kuasa hukum Jokowi menegaskan penahanan tersangkal sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. lni mengajarkan -bahwa proses hukum memiliki standar prosedural, bukan sekadar keinginan pihak tertentu atau tekanan publik.
5. Transparansi Membangun Kepercayaan Publik Dengan menuntaskan kasus ini di pengadilan, publik mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan proses klarifikasi secara terbuka dan faktual. Ini membantu membangun budaya demokrasi yang sehat, di mana perdebatan kembali kepada data, bukan spekulasi. Pada akhirnya, kasus ini bisa menjadi contoh bahwa polemik panjang sebaiknya tidak dibiarkan hidup di ranah opini saja. Ketika sebuah isu menyangkut reputasi seseorang dan menyebar luas ke publik, penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur yang paling objektif: hukum dan fakta.
#LiterasiHukum #DemokrasiSehat #AntiHoaks #KepastianHukum #BijakBermediaSosial
Tidak ada komentar